•   Senin, 21 Oktober 2019
Otonomi Daerah

Toko Modern Tumbuh Subur di Jombang, Begini Penjelasan Pemerhati Kebijakan Publik

( words)
Salah satu bangunan toko modern di Cukir, Diwek, Jombang. (SP/M. Yusuf)


SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Tumbuh suburnya bangunan toko modern di sejumlah wilayah pelosok Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdampak pada lesunya perekonomian pasar tradisional.

Selain itu, kekhawatiran akan jatuh bangkrut juga dirasakan oleh para pedagang pasar tradisional, karena kalah bersaing dengan toko modern.

Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Ahmad Sholikin Ruslie mengatakan, menjamurnya toko modern dan tergerusnya pasar tradisional sudah bisa diprediksi.

"Pemkab harus tegas dalam mengambil sikap. Sekarang tidak ada kata lain kecuali stop izin toko modern, dan perbaikan tata kelola pasar tradisional," katanya, Kamis (19/9/2019).

Menurut Sholikin, selain tidak lagi memberikan izin, toko-toko yang jelas tidak punya izin juga segera diitutup.

"Saya menjadi heran, apa sih sulitnya menutup ini semua. Toh banyak merugikannnya," ujarnya.

Sholikin menjelaskan, dari sisi harga, toko atau pasar modern lebih mahal jika dibandingkan pasar tradisional. Sedangkan dari sisi lokasi, sangat merugikan toko-toko rumahan dan pasar tradisional.

"Sehingga ini harus menjadi atensi dari pemerintah maupun DPRD, agar pasar tradisional tetap bisa berkembang," jelasnya.

Sementara, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori sebagai pemerhati kebijakan publik menilai, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang gagal dalam mengelola pasar. Karena pengelolaan pasar tradisional di Jombang masih lemah.

”Sepanjang Pemkab Jombang gagal mengimplemntasikan manajemen dan pemasaran yang baik di pasar-pasar tradisional, maka pasar atau toko modern akan tetap leading,” cetusnya.

Menurut penjelasan Aan, pasar atau toko modern ini diatur dengan manajemen yang sangat baik. Pihak swasta terbukti lebih jago mengelola perekonomian ketimbang Pemkab Jombang.

"Untuk itu, pemkab harusnya belajar mengelola pasar tradisional agar bisa berkembang dengan baik. Harus banyak belajar tata manajemen dan pengelolaan kepada mereka,” jelasnya.

Aan menandaskan, bahkan pemkab tidak bisa berkutik terkait keberadaan pasar atau toko modern ini. Terlebih lagi sepanjang keberadaan toko atau pasar modern tersebut tidak melanggar hukum, IMB dan perizinan yang lain.

"Kalau toh tidak melanggar hukum, maka pemkab tidak bisa melakukan apapun,” tandasnya. Untuk itu, sambung Aan, dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian harusnya di isi oleh pejabat yang memahami pasar dan marketing.

"Bukan hanya sekedar pejabat titipan. Sehingga pengelolaan pasar tradisonal juga bisa berkembang. Disinilah saya kira kegagalan bupati dalam meletakkan orang yang mumpuni,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menjamurnya toko modern dikhawatirkan oleh pedagang pasar tradisional di wilayah Cukir. Pasalnya, letak bangunan toko modern letaknya tak jauh dari lokasi bangunan toko tradisional.(suf)

Berita Populer