•   Sabtu, 25 Januari 2020
Otonomi Daerah

Tolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003, Massa SPBI Jombang Gelar Aksi Demonstrasi

( words)
Massa SPBI Kabupaten Jombang saat aksi di depan gedung DPRD. (SP/M. Yusuf)


SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Jombang, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jombang, Jawa Timur, menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS, menolak RUU KPK.

Puluhan buruh tersebut, melakukan aksi long march yang dimulai dari Alun-Alun Jombang, pendopo pemkab dan terakhir menuju gedung dewan. Aksi massa itu mendapat pengawalan dari Polres Jombang.

Ketua Komite Wilayah Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Jombang, Nurul Chakim mengatakan, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) kembali digeber pemerintah.

"Hal itu didasari untuk kepentingan investasi. Sehingga mengabaikan kesejahteraan dan perlindungan buruh, diantaranya upah murah, pengurangan pesangon bagi buruh yang di PHK, sistem kerja kontrak. Dan itu semua ancaman bagi buruh," katanya, Rabu (18/9/2019).

Selain itu, rencana kenaikan iuran BPJS akan menambah beban masyarakat. Kondisi menprihatinkan ini memperjelas, bahwa pemerintah tidak berpihak pada buruh dan rakyat Indonesia.

"Jadi, kenaikan iuran BPJS nantinya, jelas akan semakin memiskinkan kaum buruh," tandasnya. Selanjutnya, Nurul juga menyoroti RUU KPK. Yang mana revisi UU KPK, memberangus lembaga KPK untuk berantas korupsi.

"Jadi, rapat paripurna pada Kamis (5/9), sepuluh fraksi di DPR menyetujui RUU KPK sebagai inisiatif DPR. Hal ini banyak kalangan menilai, upaya ini adalah pelemahan sistematis dan kompak antara legislatif dan eksekutif," tukasnya.

Image
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Jombang, Purwanto menuturkan, bahwa pihaknya sangat menghargai teman-teman dari SPBI untuk menyuarakan aspirasinya.

"Namun perlu diketahui, bahwasanya ranah regulasi tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat. Karena yang membuat regulasi UUK, UU Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional maupun UU tentang BPJS itu kan yang menggodok DPR RI dan pemerintah pusat," tuturnya.

Maka dari itu, lanjutnya, pihaknya hanya memfasilitasi aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh bapak-bapak yang ada di dewan. Sehingga, keterpaduan antara instansi kepolisian, pemda dan DPR, dapat menfasilitasi dalam rangka sebuah komitmen.

"Kami pada prinsipnya mendukung, selama itu sudah aspirasi dari mereka. Namun, keputusan terakhir tetap ada di tangan pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk membuat regulasi tersebut," pungkasnya. (suf)

Berita Populer